Peraturan Perundang-undangan. E. Wawasan Hukum. Permen ATRBPN 12 tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan mengatur kembali pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang adil dan berkelanjutan. Tahun Peraturan : 2021. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Hukumonline, diselenggarakan bersama PERADI dan Universitas Yarsi. Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 6. Lampiran I – Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tahun 2015. 18 Oktober 2022. T. Simpan Simpan Permen ATR KBPN No. U. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 27 April 2021. Persiapan 2. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Hukumonline Pro hadir dengan pilihan layanan yang mengakomodir kebutuhan Anda. T. pu. E. tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun. Permen ini. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Permen ATR/Kepala BPN. WebFasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021. Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Berlangganan Pro. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 10/2023. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Solusi. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021. pdf. 1/2018 Permen ATR/ BPN No. Nomor Peraturan : 18; Tahun Peraturan : 2021; Tentang : TATA CARA PENETAPAN HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH; Tgl Ditetapkan : 2021-04. Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas - Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. T. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Berlaku: 01 Februari 2021. Tempat Penetapan. Atas Tanah. E. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata CaraMenteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat untuk Musala yang Dibangun Tahun 1987 2023-09-28. Ruang Atas Tanah Dan Ruang Bawah Tanah. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. STATUS PERATURAN. Permen ATR/Kepala BPN. 18 tahun 2021 (“Permen ATR 18/2021”) tentang Tata Cara Penetapan. T. Pasal 48, Pasal 63, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar T. Professional Solutions. Judul. Download. Permen Agraria/Kepala BPN No. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Simpan Simpan Materi Webinar Hukumonline Untuk Nanti. Nomor Pengundangan. Judul. Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Pro. WebSeluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. Pejabat Pengundangan. Judul. dan Pasa1 18 ayat (2) Permen ATR/KBPN 15/2021. me/paralegalid, Twitter. Peraturan Perundang-undangan. 1. Peraturan Menteri Perdagangan NO. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 SURVEYOR BERLISENSI Ditetapkan 19 Januari 2021 Ditetapkan 19 Jan 2021 • Berlaku 27 Januari 2021 • Berlaku 27 Jan 2021 Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga. Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada orang asing yang memiliki izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur MATERI POKOK. Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam,. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Belum Tersedia. Perda RTRW 2011-2031. Katalog Produk. Sertipikat tanah elektronik seharusnya sebagai pelengkap dan tujuannya memudahkan database pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Nomor. Mencabut : Permen ESDM No. Sertipikat Elektronik - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1 Angka (10) Permen ATR/KBPN 18/2021, Perpanjangan hak atas tanah merupakan penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut. PERATURANPEDIA. Perpres ini mengatur mengenai. Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN. Jakarta Tanggal Penetapan. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas TanahSatuan Rumah Susun, dan Pendaftaran , Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tatabahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 33, Pasal 48, Pasal 63, Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, perlu. (DPPT),” kata Deni dalam siaran persnya yang. Katalog Produk. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahDalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Permen ATR KBPN No. 187Peraturan; Peraturan Badan/Lembaga. Oct 31, 2022 · Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/sk-hk. 000. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Daftar Masuk. 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Follow @direktorat_pkps. 1 Tahun 2021. Judul. Tanggal Penetapan / Pengundangan. T. Virtual Discussion*. Permen ATRBPN No. 18. Peraturan Pemerintah No. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Biaya pengukuran tersebut juga dibebankan kepada pemenang perkara. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan PERMEN. 8. Dasar Hukum. U. PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020. Solusi. pdf Unduh Dokumen Permen ATR/KBPN. Tempat Penetapan. status Hanya untuk Pelanggan. MA Menyatakan objek sengketa Pasal 15 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 66 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18. Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Berlangganan sekarang untuk akses tak terbatas ke berbagai Analisis Hukum!Badan Riset Dan Inovasi Nasional - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021. Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Perundang-undangan. Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam. Peraturan Perundang-undangan. Ditetapkan: 12 November 2021. Katalog Produk. 5. TB Simatupang No. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas TanahSatuan Rumah Susun, dan Pendaftaran , Tanah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria. File ini bersumber dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Tempat Penetapan. Masuk. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. U. Tipe Dokumen. Pro. Permen ESDM No. Tindak Lanjuti Adan Masyarakat Mengenai Reforma Agraria, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan 14 Juni 2023. Judul. Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan. E. Judul. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Web5. Ditetapkan: 31 Maret 2021; Berlaku: 18 November 2021;WebIDR 2. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. TB Simatupang No. U. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah,. Katalog Produk. Dr. WebAgar UU Cipta Kerja dapat berlaku dengan efektif, pemerintah menetapkan banyak peraturan pelaksanaan. Kepemilikan hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar. 18 Tahun 2021 Tentang Tata Car. 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 40 Tahun 1996. Katalog Produk. Katalog Produk. disebut Permen ATR/Kepala BPN 11/2021). Bidang Usaha Penanaman Modal - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021. E. Daftar. 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Bahasa. Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam,. Wawasan Hukum. Namun patut diperhatikan adanya potensi. Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum. Peraturan Perundang-undangan. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja. Peraturan Perundang-undangan.